Menteri DKP RI Telah Bohongi Rakyat Maluku

Ambon: Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Fadel Muhammad, dinilai telah membongi masyarakat Maluku, terkait tidak terwujudnya pencanangan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional. Padahal dua hari sebelum pencanangan itu, Fadel telah meyakinkan masyarakat, bahwa Maluku akan dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Ucapan Fadel itu disampaikan saat acara dialog terbuka dengan para utusan masyarakat nelayan dari berbagai daerah di Maluku yang berlangsung di Pulau Banda. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 1 Agustrus 2010 tersebut, Fadel di dampingi Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dan Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal. Saat itu Fadel dengan lantang mengatakan, masyarakat Maluku perlu berbangga, karena tinggal “dua hari lagi” pada tanggal 3 Agustus, bersamaan dengan acara pembukaan event Internasional Sail Banda 2010 di Ambon, presiden SBY juga mencanangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Mendengar ucapan Fadel itu, para peserta termasuk Gubernur dan Bupati Maluku Tengah, kemudian memberikan rasa terimakasih dengan cara beramai-ramai bertepuk tangan. Namun kenyataanya kini menjadi lain, yakni ucapana Fadel tersebut hanya tinggal kenangan. Sejumlah masyarakat nelayan yang saat itu hadir di Pulau Banda, yang secara kebetulan bertemu kemarin di Ambon, sempat bertanya, apakah betul, pencanangna Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional itu gagal pak, tanya mereka. kemudian memberikan jawaban dan mengatakan ya, gagal, dan mencoba merincikan bahwa, saat itu presiden hanya mengatakan dukungannya saja untuk Maluku dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional, namun tidak ada pencanangan seperti kata pak menteri saat itu. “ Wah berarti saat itu pak Menteri DKP RI telah membohongi kami, padahal kami sangat menunggu kesempatan itu untuk memperbaiki tarap ekonomi kami,” kata salah satu nelayan yang tidak mau dipublikasikan namanya. Meskipun secara terang-terangan Maluku telah gagal dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, namun Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahu, selaku pihak yang bertanggung jawab di daerah, hingga kini belum juga memberikan pernyataan resminya kepada masyarakat Maluku prihal kegagalan itu.